Dampak yang Ditimbulkan Paska Konflik Di Poso
Kerusuhan yang terjadi di Poso menimbulkan dampak sosial yang cukup besar. jika di liat dari kerugian yang di akibatkan konflik tersebut. Selain kehilangan nyawa dan harta benda, secara psikologis juga berdampak besar bagi mereka yang mengalami kerusuhan itu, Dampak psikologis tidak akan hilang dalam waktu singkat. Jika dilihat dari keseluruhan, kerusuhan Poso bukan suatu kerusuhan biasa, melainkan merupakan suatu tragedi kemanusiaan sebagai buah hasil perang sipil. Satu kerusuhan yang dilancarkan secara sepihak oleh kelompok merah, terhadap penduduk muslim kota Poso dan minoritas penduduk muslim di pedalaman kabupaten Poso yang tidak mengerti sama sekali dengan permasalahan yang muncul di kota Poso.
Dampak kerusuhan poso dari beberapa segi :
a. Bidang Budaya
- Dilanggarnya ajaran agama dari kedua kelompok yang bertikai dalam mencapai tujuan politiknya.
- Runtuhnya nilai – nilai kebersamaan, kerukunan, dan kesatuan yang menjadi bingkai dalam hubungan sosial masyarakat Poso.
b. Bidang Hukum
- Terjadinya disintegrasi dalam masyarakat Poso ke dalam dua kelompok yaitu kelompok merah dan kelompok putih.
- Tidak dapat dipertahankan nilai-nilai kemanusiaan akibat terjadi kejahatan terhadap manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penganiayaan terhadap anak serta orang tua dan pelecehan seksual.
- Runtuhnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan kewibawaan hukum di masyarakat Kabupaten Poso.
- Munculnya perasaan dendam dari korban-korban kerusuhan terhadap pelaku kerusuhan.
c. Bidang Politik
- Terhentinya roda pemerintahan.
- Jatuhnya kewibawaan pemerintah daerah di mata masyarakat.
- Hilangnya sikap demokratis dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat masing – masing kelompok kepentingan.
- Legalisasi pemaksaan kehendak kelompok kepentingan dalam pencapaian tujuannya.
d. Dibidang Ekonomi
- Lepas dan hilangnya faktor dan sumber produksi ekonomi masyarakat, seperti sawah, tanaman kebun, mesin gilingan padi, traktor tangan, rumah makan, hotel dan lain sebagainya.
- Terhentinya roda perekonomian.
- Rawan pangan.
- Munculnya pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja.
Solusi Konflik Di Poso
Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkap¬kan, ada empat hal pokok yang telah menjadi kesepakatan ber¬sama dalam penyelesaian konflik Poso. Kesepakatan yang merupakan hasil dialog pemerintah dengan tokoh masyarakat dan agama di Poso Minggu (29/10) itu akan segera diimplementasi¬kan dalam langkah konkret.
Kesepakatan pertama dalam pertemuan itu, menurut Wa¬pres, adalah tentang penekan¬an penyelesaian masalah secara damai melalui dialog yang me¬libatkan semua pihak. Untuk mewujudkan ini, antara lain de¬ngan menghidupkan kembali kelompok kerja Malino dalam rangka meningkatkan silatu¬rahmi dan dialog antartokoh agama dan masyarakat.
Dalam kesepakatan kedua, menurut Wapres, seluruh pi¬hak menyatakan bahwa aksi te¬ror yang terjadi di Poso diang¬gap sebagai musuh bersama yang harus diatasi. “Kita harus atasi secara terbuka, artinya transparan. Semua harus mem¬berikan saksi. Kita selesaikan secara hukum,” kata Wapres da¬lam konferensi pers.
Ketiga, khusus insiden di Ta¬nah Runtuh, Wapres mengung¬kapkan disetujui pembentukan tim investigasi pencari fakta. Tim ini akan diketuai oleh pejabat dari Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan dengan melibatkan TNI, Polri, dan MUI (Melis Ulama Indonesia).
Sebagai kesepakatan keem¬pat, demikian Wapres, peme¬rintah berencana menghidup¬kan kondisi sosial dan ekonomi di Poso. Rencananya, pemerin¬tah akan mengirimkan Menteri Sosial (Mensos) dan Menteri Pekerjaan Umum guna melihat kondisi sosial dan ekonomi di Poso. Bahkan, pemerintah pu¬sat akan mengeluarkan dana pendukung untuk hal ini.
“Kita akan memberikan da¬na yang cukup untuk mengge¬rakkan ekonomi masyarakat agar generasi muda bisa beker¬ja,” jelas Wapres.
Terkait hal ini, Departemen Sosial telah menyiapkan dana sebesar Rp18 miliar untuk pro¬gram rehabilitasi sosial konflik di Poso. Dana tersebut akan di¬gunakan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masya¬rakat korban konflik. “Sesuai Su-rat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) dana yang telah diang¬garkan Rp18 miliar untuk Poso,” kata Direktur Jenderal Ja¬minan Bantuan Sosial Departe¬men Sosial (Depsos) Chazali H Situmorang.
Sementara itu, Wapres dalam kesempatan itu menegaskan pula, pemerintah melalui kepo¬lisian telah menangkap banyak pelaku teror di Poso yang terjadi beberapa waktu lalu. Pernyata¬an Wapres ini didukung papar¬an Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Anton Bachrul Alam. Dikatakan Anton, selama ini Polri terus intensif melaku¬kan penyidikan terhadap kasus-¬kasus yang terjadi di sana.
Anton mengatakan, serang¬kaian kerusuhan Poso dan Palu sejak tahun 2001 sampai saat ini dilakukan dua kelompok kecil: kelompok Tanah Runtuh dan kelompok Kaya Maya Kompak. 'Menurutnya, kedua kelompok inilah yang melakukan serang¬kaian kerusuhan di Sulteng sela-ma ini. Dari berbagai aksi keja¬hatan yang dilakukan kedua ke¬lompok itu, Polri telah mengung-kap 13 kasus dan menangkap 15 tersangka. “Saat ini Polri tengah mengejar 29 lagi pelaku kerusuh¬an yang diduga dilakukan dua kelompok tersebut,” kata Anton kepada SINDO.
Kasus-kasus yang berhasil di¬ungkap adalah 10 kasus teror bom, perampokan, serta pe-nembakan. Misalnya, kasus pembunuhan I Wayan Suma¬ryase yang teIjadi 2001; pembu¬nuhan Bendahara Gereja GKSP Morante Jaya pada 2003; ledak¬an bom di Pasar Tentena dan Pasar Sentral Poso pada 2004; dan mutilasi tiga siswi Poso.