pengelolaan sumberdaya pesisr dan laut -->

pengelolaan sumberdaya pesisr dan laut



Pengelolaan sumberdaya hayati pesisir laut dan pulau-pulau kecil di maluku
Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan jumlah pulau 1.340 buah, panjang garis pantai 10.630,1 Km dan luas perairan (666,139,85 Km2 ) 93,5% dari total luas wilayahnya. Keanekaragaman ekosistem : Ekosistem T. Karang, P. Lamun dan Mangrove, Ekosistem Pantai, Lagoon, Estuari, Ekosistem Laut Terbuka dan Ekoistem Laut Dalam (Jeluk). Memiliki keragaman spesies dan potensi SDI meliputi SDI pelagis kecil, pelagis besar, ikan demersal, ikan karang dan ikan hias. Fauna dan flora bentos seperti moluska, krustasea, ekhinodermata, spons, makro-alga. Gambaran potensi wisata diberikan sesuai distribusi kawasan wisata bahari, yang sementara dikembangkan atau yang direncanakan secara keruangan. Secara spasial distribusi kawasan wisata bahari bervariasi sesuai potensi wilayahnya. Pengembangan wisata bahari tidak lepas dari pengembangan wisata pantai pd kawasan PL dan PPK dgn potensi pantai pasir putih (Sahetapy, 2013).

Isu dan permasalahan pemanfaatan sumberdaya hayati- pesisir laut dan pulau-pulau kecil.
1. Isu dan Permasalahan Penggunaan Lahan
  • Lahan pesisir yang cukup luas dan memiliki daya dukung untuk pengembangan perikanan ikan dan ekowisata bahari.
  • Tingkat pemanfataan wilayah perairan untuk pengembangan perikanan tangkap masih rendah.
  • Konflik Pemanfaatan Ruang

2. Isu dan Permasalahan Geomorfologi dan Geologi
  • Relief rendah, proses degradasi lahan daratan pulau cepat oleh aksi gelombang, arus dan angin yang kontinu.
  • Pantai berpasir putih, danau air asin, keunikan pola arus pasang surut dan distribusi terumbu karang.
  • Titik episentrum gempa tektonik dangkal sampai dalam dan potensi.
 3. Isu dan Permasalahan Oseanografi
Kondisi oseanografi pd wil. Kabupaten. Kepulauan. Mendukung usaha perikanan ikan pelagis kecil dan pelagis besar, pengembangan budidaya laut, ekowisata bahari, dan konservasi kenekaragaman (SDHL).
  1. Letak perairan pesisir dan PPK yang berhadapan langsung dengan perairan dlm, cenderung mendapat tekanan dari faktor lingkungan, baik dari cuaca maupun dari faktor air laut.
  2. Luasan wilayah kelola 0 – 4 mil dan 4 – 12 mil sangat menjanjikan bagi upaya pengembangan perikanan berskala kecil maupun skala besar, dan didukung pemupukan akibat upwelling.
  3. Beberapa lokasi selat dengan potensi pengembangan energi konvensional yang memanfaatkan potensi arus pasang surut sebagai energi kinetik.

4. Isu dan Permasalahan Pemanfaatan Ekosistem Utama
Pemanfaatan kayu bakau utk kayu bakar dan bahan bangun terus dilakukan hampir di semua wilayah. Ini seiring dgn penurunan produksi SDHL, disamping dampak fisik seperti abrasi dan degradasi garis pantai.Tekanan terhadap padang lamun karena reklamasi siltasi yang tinggi akibat pembukaan pemukiman di lahan atas. Penangkapan ikan di kawasan terumbu karang dengan teknik/teknologi merusak dan penambangan batu karang.

5. Isu dan Permasalahan Penangkapan Ikan dan Budidaya Perairan
Teknologi sgt tradisional, kapasitas produksi rendah. Hasil produksi perikanan tangkap dibuang, lemahnya penanganan produksi. Budaya pemanfaatan SD dgn cara berburu menyebab kan masyarakat lokal belum maksimal utk menjalan kan kegiatan-kegiatan budidaya perairan. Keberhasilan budidaya perairan umumnya pd masyarakat pendatang atau pd skala usaha yg padat modal.

6. Isu dan Permasalahan Konservasi
Banyak kearifan lokal dlm konservasi SDH pesisir dan laut telah terkikis, akibat sistemkelembagaan yang tidak lagi berbasis adat & orientasi ekonomi secara berlebihan.Pemanfaatan sumberdaya yg dilindungi utk tujuan ekonomi memberikan konsekuensi pada pelanggaran-pelanggaran pd kawasan konservasi yang sudah ditetapkan. Minimnya rumusan regulasi yg mendukung penge lolaan SDA secara berkelanjutan, terutama dlm mempertahankan kawasan-kawasan konservasi yg telah ditetapkan dalam rencana umum tata ruang wilayah maupun tata ruang wilayah pesisir dan laut.

7. Isu Dan Permasalahan Pengembangan Ekowisata Bahari :
Kesiapan masyarakat secara sosial yang masih relatif kurang terbuka dalam proses pengembangan ekowisata. Lemahnya kapasitas wilayah pesisir dan kawasan PPK untuk mengakomodasi perkembangan ekowisata bahari karena keterbatasan infrastruktur pendukung. Kurangnya tindakan promosi untuk memperkenalkan kawasan-kawasan potensial ekowisata bahari yang terdistribusi di setiap wilayah, disamping untuk menarik investasi di bidang ekowisata bahari.

8. Isu dan Permasalahan Ekonomi Pulau-Pulau Kecil
Kapasitas ekonomi yang lemah menyebabkan upaya investasi di tingkat masyarakat tidak jalan. Akses antar wilayah yang lemah menyebab kan tidak bergeraknya ekonomi pasar dan rendahnya kapasitas penarikan investasi ke dalam wilayah. Minimnya ketersediaan infrastruktur ekonomi yang mendukung distribusi hasil produksi, penanganan kualitas produksi dan dukungan modal usaha bagi masyarakat.

I. Isu dan Permasalahan Kelembagaan Lokal dan Daerah:
Sistem dan manajemen kelembagaan lokal yang lemah dan tdk fleksibel terhadap tuntutan perubahan di satu sisi dan upaya memepertahankan kearfian lokal di lain sisi. Pengelolaan pulau kecil tidak hanya menjadi tanggung jawab DKP sehingga kebutuhan terhadap integrasi kelembagaan menjadi penting untuk pengembangan kawasan PPK. Namun ini belum terakomodasi dengan baik, mulai dari proses perencanaan, impelementasi pembangunan sampai dengan pengawasan dan evaluasi (Sahetapy, 2013).
Integrated Coastal Area and Small Island Management :
  1. Pengelolaan kawasan perikananan tangkap (khususnya pelabuhan perikanan), kawasan budidaya perairan, kawasan pasca panen (pasar higienis) dan sekitar nya, sehingga dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata dan lain-lain di tiap Gugus Pulau.
  2. Pengelolaan kawasan sekitar kawasan perikanan tangkap (khususnya pelabuhan perikanan), kawasan budidaya perairan, dan kawasan pasca panen (pasar higienis) yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan konservasi sekaligus berfungsi sebagai kawasan penyangga.
  3. Optimalisasi pemanfaatan energi terbaru kan (arus, ombak, angin dan matahari) untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap, budidaya, pasca panen dan ekowisata bahari.
  4. Peningkatan dan pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat.

TerPopuler