Organisasi Perencanaan Sosial
1. Organisasi
Pengertian Organisasi Menurut Max Weber adalah Suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.
Pengertian Organisasi Menurut Chester Barnard adalah kumpulan orang-orang untuk melaksanakan suatu kegiatan yang memerlukan adanya komunikasi, yaitu suatu hasrat dari sebagian anggotanya untuk mengambil bagian dalam pencapaian tujuan bersama dengan anggota-anggota lainnya. Dalam Hal ini Barnard menekankan pada peranan seseorang dalam organisasi, diantaranya ada sebagian dari anggota yang harus diberi informasi atau dimotivasi dan sebagian lainnya yang harus membuat keputusan.
2. Perencanaan
Menurut Waterston perencanaan adalah usaha yang secara sadar, terorganisir, dan terus menrus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Beenhakker mengatakan perencanaan adalah seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang dapat terlaksana.
3. Sosial
Sosial menurut Peter Herman adalah sesuatu yang dipahami sebagai suatu perbedaan namun tetap merupakan sebagai satu kesatuan.
Sosial menurut Enda M. C adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan.
Sosial menurut Lewis adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahannya. Sosial menurut Ruth Aylett adalah sesuatu yang dipahami sebagai sebuah perbedaan namun tetap inheren dan terintegrasi.
Penempatan Perencanaan Sosial
Pembahasan ini akan dibahas mengenai peran perencanaan sosial dalam suatu Badan Perencanaa Nasional, dalam departemen-departemen yang lain atau badan-badan lain ditingkat nasional atau tingkat daerah; demikian pula akan dibahas peran yang dijalankan para konsultan perencanaan sosial.
1. Perencanaan sosial dalam bidang perencanaan nasional
Pembahasan mengenai perencanaan sosial yang menyangkut badan, dimana Badan Perencanaan Nasional baik tingkat departemen maupun bagian dari suatu departemen yang lain (misalnya, Depertemen Keuangan), atau semacam biro atau semacam badan khusus seperti kantor-kantor jawatan-jawatan (commisions) perencanaan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden atau perdana menteri.
Ada 3 Peran dalam Badan Perencanaan Nasional yaitu:
- Para perencanaan sosial harus mampu membantu formulasi kebijaksanaan dan persiapan rencana di bidang pelayanan sosial, misalanya pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, perumahan dan lain sebagainya. Peran ini membutuhkan adanya hubungan yang erat dengan berbagai jenis departemen atau badan-badan lainnya yang terlibat langsung dalam pengadaan berbagai bentuk pelayanan tersebut, dengan maksud mendorong perencanaan dan memaksudkan bahwa rencana-rencana yang disebut sejalan dengan kebijaksanaan nasional dan organisasi terkait lainnya.
- Peran perencanaan sosial ini harus mengusahakan untuk mendapatkan kepastian bahwa faktor-faktor serta pertimbangan-pertimbangan sosial sudah diperhitungkan secara matang dalam semua bentuk perencanaan. Orang-orang yang terlibat harus menyadari adanya berbagai macam interpretasi (penafsiran) dan manifestasi (tindakan) kata “sosial” yang berbeda-beda, dan mereka harus mengenal dengan baik semua aspek proses perencanaan.
- Peran perencanaan yaitu mengusahakan timbulnya partisipasi yang serasi dalam proses perencanaan. Tanggung jawab semacam ini membuat saluran komunikasi pembangunan antara tingkat daerah dan nasional, atau memastikan bahwa masyarakat atau komunitas setempat telah diajak konsultasi dengan benar pada perencaan suatu proyek pembangunan, serta mendorong dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi pembangnan masyarakat.
2. Perencanaan sosial yang bekerja pada badan-badan atau depertemen lain.
Perencanaan sosial juga mempunyai peranan yang penting diberbagai badan, jawatan atau departemen tingkat nasional. Kebutuhan utama dengan adanya perencanaan sosial pada berbagai badan tersebut adalah sebagai penanggung jawab terpenuhinya berbagai jenis pelayanan soial. Khususnya pada departemen pendidikan dan kesehatan. Dinyatakan bahwa khusus bagi departemen yang besar maka unit-unit perencanaa seharusnya bila mungkin melibatkan seorang perencana sosial yang profesional atau bisa juga spesialis (ahli) dalam bidang tertentu, seperti misanya ahli pendidikan atau ahli kesehatan. Seorang perencana soail yang profesional akan memiliki pandangan yang lebih luas kearah isu-isu perencanaan dan mampu membantu atau memperlancar hubungan dengan Badan Perencanaan Nasional.
Perencanaan sosial tidak saja dibutuhkan oleh departemen-departemen yang mengurusi pelayanan soial. Mereka juga memegang peran yang penting pada unit-unit perencanaan pada sebagian besar departemen-departemen atau badan lainnya, dengan tugas memastikan bahwa faktor-faktor sosial sudah mendapat perhatian yang sepadang dalam suatu perencanaan dan masyarakat setempat dapat ikut terlibat dalam proses perencanaan semaksimal mungkin. Umumnya orang bisa menerima bila dikatan bahwa unit-unit perencanaan diberbagai departemen yang bertanggung jawab atas aktivitas seperti pertanian, pembangunan industri, pertambangan, kehutanan dan lain sebagainya, seharusnya turut pula ahli ekonomi, ahli statistik dan staf teknik lainnya.
3. Perencanaan sosial di tingkat regional
Perencanaan sosial di tingkat regional atau tingkat lokal sangat sulit untuk menggeneralisasikan peran perencanaan sosial karena banyak bergantung pada besar kecilnya negara serta tingkat desentralisasi dan perencanaan. Bagi suatu negara besar dengan sistem pemerintahan federal, maka setiap negara bagian atau propinsi mungkin memiliki organisasi perencanaan yang berkembang pesat termasuk di dalamnya berbagai pusat unit perencanaan dan bagian-bagian perencanaan pada setiap departemen atau badan pemerintah lainnya. Dalam kasus ini, nyata sekali bahwa perencanaan sosial memegang peran penting.
Namun secara umum dapat dikemukakan dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu perlunya diusahakan proses desentralisasi perencanaan semaksimal mungkin dengan dasar pemikiran sangat terbatasnya sumber dana dan tenaga yang bersedia serta diperlukannya penguasaan kontrol secara nasional dalam proses perencanaan. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa perencsanaa yang didesentralisasi dipandang perlu tidak saja sebgai alat atau sarana partisipasi masyarakat tetapi juga sebagai salah satu cara meningkatkan flektabilitas dan kordinasi di tingkat daerah atau lokal.
Pokok pembahasan berikutnya yang perlu dicatat ialah bahwa aspek-aspek sosial perencanaan, fungsi dan pentingnya adalah sama baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Bahkan pada kenyataannya pada hal tertentu perencanaan sosial di tingkat daerah lebih penting karena pada tingkat inilah sebenarnya terjalin interaksi antara ‘perencanan’ dan ‘masyarakat’. Akibatnya maka faktor-faktor soisial perlu diperhitungkan dalam setiap bentuk perencanaan atau pengambilan keputusan baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat lokal.
Bila dilahat dari segi praktisnya maka hal ini tidak perlu diartikan sebagai suatu keharusan untuk mengangkat tenaga perencana soal yang bekerja ‘full time’ di setiap propinsi, kabupaten atau kecamatan. Hal ini memang sangat diinginakan namun bagi sebagian besar negara nampaknya tidak mungkin, paling tidak untuk jangka dekat. Yang terpenting ialah bahwa siapapun yang terlibat dalam hal pengambilan keputusan di tingkat daerah baik mereka perencana prefesional, administrator, politikus maupun pemimpinan masyarakat harus sepenuhnya menyadari akan arti pentingnya pemikiran-pemikiran atau pertimbangan-pertimbangan sisoal dan menyadari pula bahwa pemikiran-pemikiran ini pasti dilihatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Salah satu kewajiban perencanaan yang profesional di tingkat nasional yaitu mendidik masyarakat di tingkat daerah agar turut pula memahami pemikiran-pemikiran semacam ini.
4. Konsultan perencanaan sosial
Sejauh ini telah dipusatkan perhatian kita pada tenaga staf perencana yang bekerja ‘full time’ atau permanen, walaupun petugas-petugas ini tidak harus selalu menghabiskan waktunya untuk jenis-jenis kegiatan yang ada kaitannya dengan perencanaan sosial. Namun ada beberapa jenis kegiatan yang membutuhkan tenaga serta bantuan perencanaan sosial guna melaksanakan tugas-tugas tertentu. Khusus yang paling nyata yaitu pada saat mengevaluasi dampak-dampak sosial, baik pada proyek sudah berjalan maupun proyek yang masih pada tahap usulan; dan evaluasi semacam ini membutuhkan survai khusus. Kebutuhan yang sama akan timbul bila isu-isu sosial memerlukan perhatian khusus, misalnya bila suatu Badan Perencanaan Nasional dituntut untuk menyelidiki secara khusus sebab-sebab timbulnya kriminalitas di perkotaan atau di departemen kesehatan membutuhkan informasi mengenai aplikasi sosial suatu program KB yang sedang diusulkan. Untuk kasus-kasus semacam ini dibutuhkan staf tambahan karena tenaga atau petugas yang sudah ada tentunya telah dipenuhi dengan berbagai macam tugas, dan dapat pula bahwa tenaga-tenaga dengan keterampilan khusus yang sangat kurang jumlahnya untuk dapat menangani gas khusus ini.
Pada kejadian-kejadian inilah timbul suatu peran yang sering disebut ‘konsultan perencanaan sosial’. Orang-orang ini mungkin saja mempunyai propesi sebagai konsultan yang memamg profesional dan mencari nafkah dari proye-proyek tersebut, atau dapat juga orang-orang yang sebenarnya bekerja pada bidang-bidang lain sekali melakukan profesi sebagai konsultan. Contoh nyata orang-orang yang termasuk kekelompok terakhir adalah staf perguruan tinggi yang sering dipakai tenaganya sebagai konsultan terutama pada hari-hari libur atau waktu-waktu luang lainnya, dan kadang-kadang dibantu oleh suatu tim mahasiswa yang dapat memanfaatkan pekerjaan tersebut sebagai salah satu kerja praktek di lapangan sangat bermanfaat.
Konsultan perencanaan sosial dapat saja bersifat individual, atau dapat pula sebagai bagaian dari suatu tim antara disiplin ilmu bergantung pada sifat dan besar kecilnya tugas yang harus dihadapi. Meningkatnya kepentingan perencanaan sosial tergambarkan pada kenyataan bahawa perencana sosial semakin melibatkan berbagai tim perencana yang terdiri dari ahli bermacam-macam disiplin ilmu dengan tingkat kenaikan yang amat pesat.
Hubungan Antara Perencanaan Sosial dan Pihak Pihak Lain
Telah dinyatakan bahwa perencanaan seharusnya dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang kompleks dan melibatkan berbagai jenis orang atau pihak, bukan hanya perencana-perencana profesional saja. Konsekuensinya, perencanaan harus mampu bekerja sama dengan siapapun atau pihak manapun yang terlibat dalam proses perencanaan. Untuk inilah akan ditelaah hubungan antara perencanaan sosial dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam prose perencanaan, khususnya para perencana profesional, tenaga-tenaga administrasi, politisi dan masyarakat pada umumnya.
1. Perencanaan sosial dan perencana-perencana lain
Bila dilihat dan diamati seacara seksama maka akan diperoleh suatu fakta yaitu walaupun segi pendidikan pada umumnya dianggap sebagai bentuk pelayanan sosial namun ternyata mempunyai implikasi yang luas; sebagai akibatnya maka para perencana ekonomi turut terlibat dalam perencanaan pendidikan. Sebab yang lain yaitu bahwa sebagian besar tugas perencana sosial adalah mempengaruhi berbagai aktivitas yang dijalankan oleh perencana lainnya, dan bukan sekedar melaksanakan suatu jenis kegiatan perencanaan seacara terpisah.
Pentingnya bahwa organisasi perencanaan dirancang sedemikan rupa sehingga perencan sosial dapat dengan mudah berinteraksi pada petugas perencanaan profesional lainnya. Misalnya bila ada bagian perencanaan sosial yang terpisah pada suatu Badan Perencanaan Nasional, maka seharusnya diambil langkah-langkah yang memungkinkan terjalinnya interaksi secara kontinyu antara perencanaan sosial tersebut dengan bagian-bagian lain. Demikian pula halnya bila diperlukan suatu studi memngenai dampak sosial sebagaian dari perencanaan suatu proyek pembangunan tertentu, maka seharusnya perencanaan sosial turut diikut sertakan dan bekerja sebagai bagaian suatu tim perencanaan yang terdiri dari para ahli di berbagai bidang disiplin ilmu, bukan bekerja sendiri.
Jenis perencana yang berkemungkinan untuk bekerja sama perencana sosial adalah para ahli ekonomi, karena sebagain besar kantor-kantor perencana masih memanfaatkan tenaga staf ahli-ahli ekonomi. Namun hubungan perencana-perecana dibidang lain tetap penting. Sebagai contohnya yaitu adanya kenyataan yang dewasa ini mulai bisa diterima yaitu bahwa parencana fisik dan perencana spatial yaitu perencana yang seacara khusus memusatkan perhatian pada bidang pemanfaatan tata guna tanah serta tata letak daerah-daerah pertokoan dan pertokoan dan pedesaan seharusnya benar-benar memperhitungkan faktor-faktor sosial dan faktor-faktor ekonomis dalam melaksanakan tugas mereka.
2. Hubungan antara perencanaan sosial dan administrator
Pada bahasan ini tidak semata-mata menelusuri eksistensi perencana sosial dalam hubungannya dengan para administrator, karena pada prinsipnya hubungan tersebut sama saja dengan hubungan-hubungan yang lain dan perencanaan sosial akan menghadapi problema yang sama seperti yang dihadapai para perencana yang lain. Memeng hubungan antara perencana sosial dengan adminitrator adalah penting.
Hubungan antara perencana dengan administrator jelas kaitannya dengan hubungan antara perencana dengan impelementasinya. Seacara teoritis dapat dikatakan perencana merencanakan atau mempersiapkan rencana sedang administrator mengimplementasikan rencana tersebut. Dalam praktek kedua jenis tugas tersebut tidak dapat sepenuhnya dipisahkan. Lebih beralasan jika kita meanganggap hal itu sebagai komponen proses pengambilan keputusan yang kompleks dan berlain-lainan, yang mulai dilaksanakan sejak tahap formulasi kebijaksanaan sampai pada tahap persiapan dan implementasi program atau proyek tertentu, kemudian dilanjutkan pada tahap monitoring yang berkesinambungan dan tahap perbaikan selama implementasi terus berjalan. Selama proses ini berjalan maka perencana dan administrator harus selalu bekerja sama.
Harus diingat pula bahwa administrator dilibatkan baik pada implementasi. Alasnnya yaitu bahwa mereka mampu memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan dijadikan bahan masukan bagi rencana tersebut. Alasan lainnya mengapa tenaga administrator perlu dilibatkan yaitu bahwa bila mereka terlibat, mereka akan benar-benar memusatkan perhatian pada rencana yang dibuat dan karenanya akan mengambil peran yang aktif dalam segi implementasinya. Dan perlu diingat pula bahwa hubngan antara perencana sosial dan administrator tidaklah mudah. Ada kecenderungan umum dari pihak administrator untuk kurang menyukai perencana-perencana profesional, dengan dasar anggapan bahwa para perencana sering mengganggu dengan selalu berusaha memaksakan gagasan mereka tanpa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal teknis profesi yang diperlukan. Kebalikannya, para perencanapun memiliki kecenderungan untuk menganggap bahwa para administrator adalah orang-orang yang konservatif, birokratis dan berpikiran sempit. Sebenarnya dibutuhkan suasana yang lebih mau menerima dan memberi di kedua belah pihak dalam usaha meningkatkan adadnya saling pengertian dan biasanya para perencanalah yang memiliki inisiatif kearah semacam ini.
3. Hubungan antara perencanaan sosial dan politikus
Hubungan antara perencanaan sosial dan politikus banyak bergantung pada struktur dan organisasi politik disetiap negara. Ada 3 cara membedakan yang mungkin para politikus atau politik itu sendiri dapat mempengaruhi proses perencanaan.
Yang pertama yaitu keadaan-keadaan yang memungkinkanpara politikus berusaha mempengaruhi berbagai keputusan perencanaan dengan maksud dapat mengambil keuntungan bagi politikus itu sendiri atau juga bagi para pendukungnya. Contohnya misalnya seorang mentri yang mempunyai wewenang dalam bidang pendidikan tetap mempertahankan agar program pendirian SLTP yang baru diprioriataskan untuk daerah tempat tinggalnya, karena hal ini akan menguntungkan mentri tersebut khususnya sebagai individu. Kasus ini terjadi distiap negara, walaupun dengan frekuensi dan implikasi yang berbeda-beda.
Yang kedua adalah keadaan yang memungkinkan keputusan perencanaan sedemikian dipengaruhi secara nyata dan jelas oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diatur oleh para pemimpin politik. Mungkian ada aturan-aturan kebijaksanaan mengenai cara pendistribusian berbagai jenis pelayanan sosial antara daerah pedesaan dan atau antara berbagai kelompok masyarakat tertentu, mungkin ada aturan-aturan mengenai prioritas pada masalah-masalah sosial pada pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Para peencana harus mau menerima aturan-aturan kebijaksanaan ini nampaknya cukup penting atau cukup besar pada apa yang disebut negara-negara dunia ‘kedua’ dan ;ketiga’ yaitu negara-negara berkembang, bila dibandingkan negara-negara dunia ‘pertama’ yaitu negara-negara Eropa Barat dan AmerikaUtara.
Tipe pengaruh yang ketiga adalah pengaruh yang deapat disebut ‘politisasi’ proses perencanaan. Dalam hal ini para perencana tidak hanya diberi atura-aturan permainan politis secara jelas atau nyata tetapi harus mau menerima kelanjutan pengaruh atau kontrol atau pengawasan politik. Hal ini dapat timbul dalam berbagai cara. Mungkin saja pejabat-pejabat senior di Badan Perencnaan Nasional adalah merupakan hasil tunjukan atau pilihan politis, atau dapat saja badan-badan atau biro-biro perencanaan itu sendiri yang berada dalam suatu posisi atau kedudukan politik yang strategi seperti misalanya kantor kepresidenan atau kantor perdana mentri atau tidak bisa tidak harus bekerja dibawah kontrol para politikus yang dapat dikatakan pengawasan harian.
4. Hubungan antara perencanaan sosial dan masyarakat umum
Hubungan antara perencana sosial dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan partisipasi dalam proses perencanaan harus dijadikan dasar pemikiran para perencana. Namun yang harus menjadi pusat perhatian yaitu memastikan bahwa kebutuhan dan pandangan masyarakat telah dipertimbangkan secara masak dalam persiapan: berbagai bentuk rencana, dan masyarakt benar-benar diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pseos perencanaan.
Berbagai bentuk atau jenis keuntungan dan kerugian yang timbul karena adanya bermacam-macam partisipasi masyarakat dalam suatu proses perencanaan. Disimpulkan bahwa efektif dan mempunyai alasan kuat ternyata cukup menghabiskan biaya yang tidak sedikit, demikian pula halnya dengan penggunaan alokasi waktu dan hasil sering kali membingungkan dan membuat frustasi. Namun demikian, halangan semacam ini bukan berarti bahwa perencan surut dalam menerepkan usaha-usaha agar ada partisipasi masyarakat. Baik dengan alasan praktis, politis maupun ideologis, maka dirasa penting bahwa masyarkat terlibat dalam perencanaan, dan ini berarti bahwa proses perencanaan harus diarahakan sedemikian ruapa agar memungkinkan dialog antara perencan dan masyarkat umum.
Organisasi Sebagai Jaringan Sosial dan Perjanjian
Kita selalu hidup alam suatu kelompok. Di rumah, kita memiliki keluarga. Di tempat kerja, kita bernaung dibawah perusahaan atau kantor. Di lingkungan, kita mempunyai kelompok sebaya. Kesemua kelompok itu terorganisir. Dengan kata lain setiap kelompok memiliki ciri organisasi, baik secara formal maupun secara informal. Setiap organisasi memiliki suatu mekanisme yang mengatur hubungan orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk jaringan yang terbentuk karena adanya hubungan sosial. Jaringan organisasi dapat dianalisis atas dasar organisasi formal dan organisasi informal. Menurut Dalton (1959:219) formal berarti sesuatu yang direncanakan dan disetujui atasnya, sedangkan informal berarti ikatan-ikatan yang spontan dan fleksibel diantara anggota-anggota yang dituntun oleh perasaan-perasaan dan kepentingan pribadi yang tidak dapat dpertahankan oleh kegiatan formal. Baik organisasi formal maupun organsasi informal tidak dapat terlepas dari hubungan. Sementara organisasi formal biasanya mempunyai struktur hirarkis, dihubungkan secara mendalam dengan jaringan yang lebih luas, sedangkan jaringan informal dapat tidak memihak dan menembus batas struktur yang hirarkis.
Sebagai logika ganda dari jaringan sosial, organisasi terlibat dalam suatu percampur baruan yang rumit dari kerjasama, kompetisi dan kekuasaan (yang mendorong untuk konstruksi dan rekonstruksi) dari perusahaan kedalam jaringan yang kompleks dari perjanjian. Jaringan organisasi dalam kolaborasi akan meningkatkan belajar dari pengalaman. Pada waktu yang sama kegiatan kolaborasi tampak lebih bebas dan kaya melalui jaringan komunikasi dan perukaran saluran informasi menciptakan persekutuan saingan dan jaringanparalel dalam suatu bentuk kompoltesi baru yang gilirannya menjamin posisi baru, reputasi dan penciptaan identitas perusahaan.